Rincian UMK Balikpapan Tahun 2021/2022
Gaji UMR/UMP Halmahera Utara Terbaru
Bicara mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Daya Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan hal yang demikian, dibeberkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang mesti diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walaupun keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketetapan
Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dijadikan dengan mempertimbangkan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup cocok, memandang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibeberkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Sekiranya diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab faktor yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Sekiranya ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Kebutuhan Hidup Cocok (KHL) dengan mempertimbangkan banyak hal.
Tetapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Acuan hal yang demikian dijadikan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian sebagian istilah tentang standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian skor penting tentang ketentuan gaji UMR INDONESIA yang mesti Anda kenal, merupakan seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.
Satu diantara yang kerap digiatkan oleh para buruh, terutama dalam hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran spesifik buat upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.
Akan halnya penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada pelbagai ragam faktor dan faktor yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berbicara berkaitan upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau eksekutor usaha, pastinya Anda mesti mendalaminya. Berikut di bawah ini ada penjelasan dan penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR ialah standar paling rendah yang dipakai oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin agar para buruh mendapat upah sebagai pendapatan yang layak.
Merujuk dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup area Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.
Berdasar pada penjelasan itu dapat diambil simpulan, kalau UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau dasar dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan paling rendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota setelah ditentukan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK dapat terbaru atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.
Setelah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada daerah itu.
1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengendalikan metode yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi agar pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai cocok dengan tingkat kebutuhan cocok hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para daya kerja, sehingga bisa mendapatkan bayaran yang cocok. Tentunya hal itu cocok dengan beban kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Daya Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan konsisten. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh wujud tunjangan tidak konsisten bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Formatnya ini cocok dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini merupakan pembayaran bagus secara seketika ataupun tidak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga pelbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang sudah tidak diaplikasikan lagi, hal itu cocok Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan seperti itu, standar bayaran regional yang diatur oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran cocok skala bayaran cocok kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR merupakan standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan biasanya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang cocok pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membikin referensi hal yang demikian berdasarkan kebutuhan hidup cocok.
Hukuman, jika terdapat perusahaan yang tidak cakap membayar bayaran terhadap pekerja dituntaskan UMR atau UMK bisa melakukan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya sudah diatur dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya instansi hal yang demikian cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, cocok UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh terhadap regulasi.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan cocok ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Ketetapan regulasi hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melalui sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan negosiasi bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian bayaran. Formatnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, bayaran yang diberi pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan seperti itu, besaran nominalnya mencakup skor rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari pelbagai sisi hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga info ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment