Berita Seputar Dunia Kerja - Rincian UMK Kubu Raya Tahun 2000-2021

Berita Seputar Dunia Kerja - Rincian UMK Kubu Raya Tahun 2000-2021

1. Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Berita Seputar Dunia Kerja - Rincian UMK Kubu Raya Tahun 2000-2021 seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Rentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang wajib ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai bentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut perintah dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dijadikan dengan menentukan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Kalau dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Kalau berkeinginan mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan menurut Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Tapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR sudah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Acuan hal yang demikian dijadikan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian skor penting perihal ketentuan gaji UMR INDONESIA yang wajib Anda kenal, yakni seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun sering menjadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus disuarakan oleh banyak buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran spesifik untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Akan halnya pemastian UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada beragam jenis aspek serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi berkenaan upah atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh ataupun eksekutor usaha, tentulah Anda harus memahaminya. Berikut di bawah ini ada penjelasan dan penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR adalah standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan agar para pekerja menerima gaji sebagai penghasilan yang layak.

Berpedoman dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.

Berdasar pada penjelasan itu dapat diambil keputusan, kalau UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau alasan dalam pemastian besaran upah, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota usai ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi agar pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai layak dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan upah yang layak. Tentunya hal itu layak dengan bobot kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Meski besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, semua format tunjangan tak tetap bukan termasuk bagian standar upah minimum. Formatnya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tak tetap dalam hal ini yakni pembayaran baik secara langsung ataupun tak untuk diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Meliputi juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meski ini istilah UMR memang sudah tak dipakai lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan seperti itu, standar upah regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa tata tertib itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala upah layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan biasanya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membikin referensi hal yang demikian menurut kebutuhan hidup layak.
Hukuman, jika terdapat perusahaan yang tak kapabel membayar upah kepada pekerja dituntaskan UMR atau UMK bisa melaksanakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya sudah dibatasi dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi hal yang demikian kapabel memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan tata tertib ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk kepada tata tertib.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tak dibayarkan layak ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
Ketentuan tata tertib hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melalui sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan diplomasi bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, karenanya naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Formatnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan kepada pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, upah yang diberikan pada usaha mikro dan kecil ditetapkan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan seperti itu, besaran nominalnya mencakup skor rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah review lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi sampai ketentuan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga isu ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,